Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Negara. Kedudukan Sekretariat
Negara adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris
Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Tugas Sekretariat Negara memberikan dukungan teknis dan administrasi
serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan
kekuasaan negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi :
-
pemberian dukungan data, informasi, dan analisis dalam rangka
pengambilan kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian,
dan kesejahteraan rakyat;
-
pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka
penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, penyiapan pendapat hukum, serta penyelesaian rancangan Keputusan Presiden tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi; - pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden dan Wakil Presiden;
- penyiapan naskah-naskah bagi Presiden dan Wakil Presiden;
- pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira TNI dan Polri, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
- pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam penyelenggaraan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya yang dalam proses penetapannya memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
- pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga daerah, lembaga non struktural, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan pengaduan masyarakat;
- penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kerja sama teknik antara pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri;
- penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- penyelenggaraan pelayanan dan dukungan perencanaan, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kehumasan, teknologi informasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara, penyediaan prasarana dan sarana serta administrasi umum lainnya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.